Perkunjungan dan Audiensi MD Malang III Timur dengan Pemerintah Kota Probolinggo

Jejaring dan kerjasama yang berjalan sangat baik antara GKJW Jemaat Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo selama ini, pada akhirnya mampu menumbuhkan semangat yang positif juga bagi jemaat-jemaat lain di wilayah MD Malang III Timur. Oleh karena itu, pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025, MD Malang III Timur -melalui program kegiatan Komisi Hubungan Antar Umat (KHAUM)- melaksanakan perkunjungan dan audiensi dengan Pemerintah Kota Probolinggo.

Rombongan dari MD Malang III Timur berjumlah 10 orang, terdiri dari unsur pendeta, guru Injil, pengurus KHAUM-D dan perwakilan warga jemaat Probolinggo. Kegiatan diawali dengan pengarahan di gereja GKJW Jemaat Probolinggo pada pukul 08.30 WIB. Kemudian rombongan berangkat menuju ke Command Center Kantor Walikota Probolinggo.

Audiensi dihadiri oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, S.T., M.AP., Asisten Pemerintahan, Budiono Wirawan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pada kesempatan tersebut, Pdt. Hutomo Suryo Widodo selaku ketua Majelis Daerah Malang III Timur terlebih dulu menyampaikan maksud dan tujuan perkunjungan, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait relasi pemerintah dan gereja yang dapat dibangun.

Pengembangan jejaring antara GKJW Jemaat Probolinggo dengan Pemerintahan Kota Probolinggo berjalan dengan sangat baik selama ini. Beberapa Perjanjian Kerjasama (PKS) telah ditandatangani, yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu, Jemaat Probolinggo juga telah menerima beberapa bantuan bersifat hibah dari Pemerintah Kota.

Harapannya, kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah kota ini juga dapat terwujud di seluruh wilayah, khususnya di wilayah pelayanan MD Malang III Timur. Gereja diharapkan dapat menjalin relasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat melalui berbagai program yang bermanfaat untuk pengembangan pelayanan, sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing.